Perubahan sistem pemerintahan terjadi di Majapahit setelah mundurnya Gajah Mada akibat Tragedi Bubat. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan drastis dalam pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada mengundurkan diri setelah insiden Bubat, dan ini membuat roda pemerintahan Majapahit berguncang.
Salah satu perubahan yang mencolok adalah pembentukan dewan-dewan menteri untuk menggantikan peran Gajah Mada pada tahun 1357. Dewan menteri ini dipimpin oleh menteri paling senior di istana Majapahit. Mpu Prapanca, pujangga terkemuka di Kerajaan Majapahit, mencatat semangat gaya pemerintahan baru Majapahit dan kedewasaan Hayam Wuruk dalam berpikir dan mengambil kebijakan.
Buku “Gayatri Rajapatni: Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit” karya Earl Drake mengisahkan bagaimana para menteri tertinggi memiliki kedudukan ganda sebagai kaki tangan sang raja. Tatanan baru ini disahkan oleh para pangeran dan membuat dunia puas serta aman berkat jasa-jasa sang raja.
Raja Hayam Wuruk mulai berinteraksi langsung dengan rakyatnya dengan turun langsung ke daerah-daerah di Jawa Timur. Hal ini membuat raja lebih memahami kebutuhan rakyat. Beliau juga mengundang setiap bangsawan dan pimpinan kabupaten ke ibu kota dalam pertemuan nasional setiap bulan Maret, di mana raja menekankan pentingnya perhatian terhadap wilayah pedesaan.
Kunjungan Raja Hayam Wuruk ke wilayah pedesaan dijelaskan secara rinci dalam Bab lain Negarakretagama. Sambutan meriah mengiringi kedatangan Raja Hayam Wuruk saat beliau blusukan ke desa, dengan penduduk berbaris menanti di tepi jalan. Perubahan signifikan juga terjadi dalam pembangunan fasilitas umum di desa, seperti jembatan, bendungan, dan jalan utama.
Dengan gaya pemerintahan yang berubah tersebut, interaksi antara raja dan rakyatnya semakin intens, dan perhatian terhadap wilayah pedesaan semakin diperkuat. Perubahan ini mencerminkan kebijakan baru yang diimplementasikan oleh Hayam Wuruk setelah peristiwa Tragedi Bubat.
