Sidang Pertama Kasus Pidana Pemilu di Pesawaran Dilangsungkan Tanpa Kehadiran Terdakwa

Suasana sidang pidana Pemilu TPS 10 Desa Kubu Batu yang digelar in absentia di PN Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Foto/MPI/Ira Widyanti

PESAWARAN – Sidang perdana pelanggaran pidana Pemilu dengan perbuatan dengan sengaja merusak surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau digelar di Pengadilan Negeri (PN) Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung, Senin (1/4/2024). Terdakwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Safrudin diduga merusak surat suara dengan menggunakan scrub yang diletakkan di sela-sela meja saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihunnajah mengatakan, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dan langsung masuk ke pembuktian jaksa penuntut umum (JPU) itu dilakukan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. “Kemarin sudah digelar sidang in absentia karena terdakwa masuk DPO. Agendanya mendengarkan dakwaan lanjut keterangan saksi dan ahli,” ujar Fatih saat dikonfirmasi, Selasa (2/4/2024).

Fatih menuturkan, Safrudin didakwa melanggar Pasal 532 UU 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Setelah mendengarkan dakwaan, agenda dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari 9 saksi.

Adapun 9 saksi yang dimintai keterangannya yakni Panwascam Way Khilau Irfianto, Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Desa Kubu Batu Marwan dan Ketua RT Rusli. Selanjutnya, saksi Linmas Nurhalim, Pengawas TPS Wahyuli, Anggota KPPS M Nur Agung, Anggota KPPS Amrullah, istri terdakwa Jariah, dan Kepala Desa Kubu Batu Siswanto. “Kemudian keterangan saksi ahli Dr Rinaldy Amrullah dari Fakultas Hukum Unila. Besok agendanya langsung masuk tuntutan, sidangnya digelar dengan cepat karena pidana pemilu diberi waktu hanya 7 hari,” ungkap Fatih. (shf)

Source link