Pengelolaan Pertambangan Harus Dikelola Dengan Baik Menurut Sahrujani

Banjarmasin (ANTARA) – Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi energi sumber daya minimal (ESDM) dan lingkungan hidup, H Sahrujani berpendapat, persoalan pertambangan harus benar-benar dikelola dengan baik.

“Pengelolaan pertambangan harus dilakukan sebaik mungkin dan sesuai dengan regulasi. Kami berharap pascatambang ini akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitar tambang dan masyarakat Kalsel secara umum,” ujar Sahrujani di Banjarmasin, Kamis.

Pendapat Sahrujani, yang juga politikus Partai Golkar, disampaikan setelah menerima kunjungan Komisi D Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Jawa Timur (Jatim) di “Rumah Banjar” (Gedung DPRD Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (27/3/2024).

Sahrujani, yang disebut-sebut sebagai calon Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Kalsel dari Partai Golkar, mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Jatim atas pencerahan dan masukan terkait Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta reklamasi dan pascatambang di provinsi.

“Masukan terkait RUED tersebut akan kita sampaikan kepada Direktorat Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta,” ujar Sahrujani.

Ia menambahkan, hasil diskusi antara wakil rakyat dua provinsi Jatim dan Kalsel bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan pertambangan dan lingkungan yang baik.

Sahrujani, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V (Kabupaten HSU, Balangan, dan Kabupaten Tabalong), yang tidak mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu, telah berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, dalam pertemuan singkat yang dihadiri juga oleh pejabat dari Dinas ESDM Kalsel, pimpinan Komisi D DPRD Jatim, Masduki, menyampaikan bahwa pihaknya telah memperkenalkan rencana RUED kepada DPRD Kalsel dan Dinas ESDM Kalsel.

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) “Bumi Majapahit” Jatim ini mengajak DPRD Kalsel untuk bersinergi dalam pengelolaan lingkungan dan reklamasi ke depan.

“Jika kita semua setuju, maka kita akan mendiskusikannya dengan provinsi lain terkait sinergitas reklamasi,” kata Masduki.

Source link