Upaya Indonesia untuk mengangkat guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara berbasis kontrak (PPPK) mendapat pujian dari Education International, menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi.
“Upaya tersebut diapresiasi karena sebenarnya ada kekurangan guru yang masif di dunia,” kata dia di Jakarta pada hari Sabtu.
Education International, serikat guru global yang berbasis di Belgia, telah menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia, khususnya melalui kampanye Voice Global Teacher.
“PGRI memiliki komitmen sejak awal untuk mengajukan usulan kepada pemerintah karena pemerintah memiliki kewenangan,” tambahnya.
Kekurangan guru, katanya, perlu diisi dengan merekrut guru berkualitas. Jumlah guru honorer yang diangkat sebagai PPPK oleh pemerintah baru 540.000, masih jauh di bawah jumlah ideal sebesar 1 juta.
Rosyidi mengatakan bahwa setelah diangkat, guru harus dikembalikan ke sekolah asal. Dengan kata lain, guru swasta harus dikembalikan ke sekolah swasta bukan dikirim ke sekolah negeri.
“Karena pendidikan kita masih bergantung pada sektor swasta dan anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Sejumlah lembaga telah angkat bicara mengenai penarikan guru swasta ke dalam negara, termasuk Muhammadiyah, organisasi Islam besar yang mengelola banyak sekolah di Indonesia.
Oleh karena itu, katanya, dia berharap pemerintah akan mengembalikan guru PPPK ke sekolah asal mereka. Hal ini akan menjadi perwujudan kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Berita terkait: Guru mendesak pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis
Berita terkait: Jokowi menyoroti peran guru dalam mewujudkan visi Indonesia Emas
Penerjemah: Indriani, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
