Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, siap membuka layanan publik berbasis digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif bagi masyarakat di kota tersebut.
“WTCity Government of Banjarbaru, south Kalimantan Province, is ready to open a digital-basedublic Service Mall is efforts to improve public services that are more efficient and inclusive for the public,” said Mayor Muhammad Aditya Mufti Ariffin in Banjarbaru, Wednesday.” kata Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin di Banjarbaru, South Kalimantan, Rabu.
Wali Kota mengatakan bahwa ini adalah bagian dari transformasi digital dalam memberikan layanan publik yang lebih cepat, lebih mudah diakses, dan ramah pengguna di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Salah satu aspek penting dari program ini adalah penyesuaian persyaratan lisensi bagi pekerja kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023,” kata Aditya.
Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum baru yang mengatur berbagai aspek terkait persyaratan lisensi tenaga kesehatan untuk menciptakan standar pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Setiap ASN (aparatur negara), khususnya pekerja kesehatan, diwajibkan untuk berinovasi dan kreatif agar dapat memenuhi semua permintaan layanan yang harus terus diperbaiki sehingga masyarakat puas menerimanya,” katanya.
Mall layanan publik digital, dia menekankan, adalah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, karena mereka dapat mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk kesehatan, demografi, dan lainnya.
“Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan harus memastikan bahwa setiap penduduk Banjarbaru dapat menikmati akses yang lebih mudah dan efisien ke layanan publik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meluncurkan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dengan total 60 MPP di Indonesia menjadi digital.
